Wow! Ada Pekerjaan Nggak Pakai Papan Nama Proyek di Kecamatan Gunung Toar

Kuansing/Riau - Bermula dari penelusuran Tim Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Solidaritas Pers Indonesia (SPI) Kabupaten Kuantan Singingi di Kecamatan Gunung Toar tepatnya Desa Gunung Toar jalan lintas Teluk Kuantan - Lubuk Jambi adanya dugaan pekerjaan tanpa papan proyek pembuatan Drainase pada Seni, 27/02/2024.

Dasar dugaan pekerjaa proyek adalah Anggaran dari kementrian sebagai pemenang tender adalah PT. RMB dikerjakan oleh pihak ketiga inisial KR dan pengawas lapangan RK.

Baca juga: Rokok Ilegal Masih Marak Beredar di Riau, Diduga Masuk Dari Tembilahan

Aneh bin Ajaib tak satupun di lapangan bisa di jumpai pengawas oleh tim, alasan dari pekerja emang jarang di awasi kami disini pak, kata pekerja.

Baca juga: Situasi judi online semakin darurat: Akun Youtube DPR-RI diteras dan menyiarkan judi slot

Lanjut pekerja itu, mulanya kami bekerja di daerah Kuantan Hilir dan berpindah hingga sampai disini, terkait pengawas itu biasa RK untuk di lapangan dan ini, di pihak ketiga kan atau di kerjakan inisial KR.

Belum tau kejelasan ini Proyek pusat atau provinsi karena tidak memakai papan nama proyek, kendati demikian lebih membuat heran tanpa pengawasan, bagaimana para pekerja tau acuan saat bekerja jika tidak mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI) diduga proyek siluman dong, ucap warga sekitar yang tidak mau di publikasikan namanya.

Baca juga: Gimana Kabar SMR, Setelah Ditetapkannya DPO Oleh Polres Kuantan Singingi

Meskinya di mana mereka bekerja wajib dong memakai papan nama proyek, agar Kalayak tidak menjadi tanda tanya? Kabarnya di daerah ini mereka kerjakan drainase hanya panjang 70 meter saja, ungkapnya.

Di lapangan tidak di temukan pengawas RK, saat di hubungi melalui pesan WhatsApp terkait dugaan proyek siluman belum mendapat jawaban hingga berita ini di terbitkan begitu juga KR sebagai pihak yang mengesup dari PT. RMB.

Baca juga: Negara Tak Punya Mindset Digital Kelola Data, Hacker Bolak-balik Masuk

Secara khusus, pemasangan papan nama proyek diatur kembali oleh gubernur setempat dalam bentuk peraturan gubernur. Yang diatur antara lain berisi informasi tentang nomor dan tanggal IMB, lokasi kegiatan pembangunan, jenis kegiatan, data teknis bangunan, identitas pemilik, perencana, pengawas dan pelaksana pembangunan.

DPD SPI Kuansing.

Baca juga: Terkait Laporan Farius Gulo di Polres Siak, Mendapat Respon Bid Propam Polda Riau