Polsek Singhil Cek Lokasi Dugaan Galian C Tanpa Izin di Desa Petai

Kuansing/Riau - Polsek Singingi Hilir (Singhil) melakukan pengecekan lokasi dan verifikasi terkait adanya pemberitaan salah satu media online yang memuat berita tentang adanya dugaan aktifitas penambangan illegal galian golongan C (quari) yang berlokasi di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing, Minggu (28/1/2024) sekira pukul 09.30 WIB.

Kegiatan dipimpin oleh Kapolsek Singingi Hilir AKP Agus Susanto, S.H., M.H., beserta Bripka Ongki Aleksander, SH dan Bripda Ade Panalosa.

Baca juga: Polri-Antara sepakat perangi hoaks Pemilu 2024

Kapolres Kuansing AKBP Pangucap Priyo Soegito, S.I.K, M.H, melalui Kapolsek Singingi Hilir AKP Agus Susanto, S.H., M.H., mengatakan "Dari hasil pengecekan di lokasi, tidak ada ditemukan kegiatan penambangan illegal galian golongan C (quari) seperti yang telah diberitakan oleh salah satu media online tersebut, " ungkap AKP Agus.

Baca juga: Kolaborasi Polisi bersama TNI dan Warga Berh

Kapolsek Singingi Hilir melaksanakan himbauan / sosialisasi tentang larangan melakukan aktivitas galian C (quari) tanpa izin. Kegiatan ini dilaksanakan agar masyarakat yang beraktifitas di sekitar daerah galian C dapat melaksanakan aktifitas sesuai dengan aturan yang berlaku dan mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Lanjutnya, hal ini dilakukan agar masyarakat sadar, dampak yang di timbulkan dari kegiatan tersebut dapat merusak lingkungan dan ekosistem yang ada.

Baca juga: Kejagung RI Periksa Kabag Hukum Pemkab Serang Terkait Korupsi PT. Waskita Beton Precast

"Bagi siapapun yang melaksanakan aktifitas galian C tanpa izin dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak 10 Milyar, " ungkap AKP Agus.

"Bagi penjual / pengusaha wajib memiliki izin penjualan dan pengangkutan sebagai mana dimaksud dalam pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, " tutup Kapolsek mengakhiri keterangannya.(Wawan)"Sumber HMS Polres Kuansing".

Baca juga: Percepat Penanganan Stunting Nasional, Korps Brimob dan BKKBN Lakukan Hal Ini